peraturan tentang pelayanan publik. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: (1) Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk. peraturan tentang pelayanan publik

Undang-Undang tentang Pelayanan Publik BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu mengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 2014, No. Undang-Undang Nomor 13. 7, BN. go. id: 3 Hlm. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 4. 172, jdih. 272. sosialisasi kebijakan terkait pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; e. Peraturan Menpan atau Permenpan RB Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, yang dimaksud Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang. DASAR – DASAR PELAYANAN PUBLIK DAN PELAYANAN PRIMA. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. kemdikbud. 2022/No. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Inovasi. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik. BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI WONOSOBO, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentangPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Komisi ini meliputi: a. Peraturan Pedoman Standar Pelayanan ini merupakan revisi dari PermenPANRB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan. tentang pelayanan publik. Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 12. Peraturan Menteri Panrb No. U. UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka . 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik . 2018/ No. 58, BD 2019/58. E. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2O2O TENTANG AKSESIBILITAS TERHADAP PERMUKIMAN, PELAYANAN PUBLIK, DAN PELINDUNGAN DARI BENCANA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang hahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal LC4 a t (4), Pasal 1O8, dan Pasal 109 ayat (4) Undang. Bidang. 04. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. PELAYANAN PUBLIK RESPONSIF DAN BERDAYA SAING GLOBAL 1. dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik serta untuk menyelenggarakan pelayanan. Peraturan mewajibkan pemerintah memberikan pelayanan publik, pelayanan yang diberikan tentunya sangat luas dan beragam, dalam UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik,. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. 2. Dokumen Peraturan : Peraturan KIP No. 01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara. Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan, dan statistik peraturan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; l. Tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan. Pelayanan masyarakat (publik) adalah segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah, termasuk aparat yang bergerak di bidang perekonomian dalam bentuk barang dan atau jasa, yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sianipar :1998:5). 1% 4 1. T. -. Pemrakarsa. 3. 2018/No. go. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; b. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. STANDAR TEKNIS PEMENUHAN . Undang-Undang Pelayanan Publik (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional. 2, Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 2. Bahasa Indonesia. Perumusan kebijakan nasional tentang pelayanan publik merupakan upaya untuk memperbaiki, melengkapi, dan mengembangkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan. negara dan penduduk atas jasa dan/atau pelayanan 2018, No. Mendorong kepatuhan terhadap UU 25/2009 2. Dokumen Hukum. Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Atap di Kementerian Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan pelayanan publik, sehingga perlu diganti; Standar Pelayanan Publik RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai 1 Lampiran KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR : 821/ 22. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); SALINAN . TENTANG . Nomor Tambahan. 2021. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas - 3 - barang, jasa, dan/atau. 05/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Tanggal Pengundangan. Tujuan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah: a. dephub. Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi. TENTANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. antaranews. Lokasi. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 196, jdih. 1050, PERATURAN. Pelaksana Layanan Informasi Publik; b. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 201 9 , No. 615, jdih. Pengaduan Pelayanan publik. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas. 25/2009. Tipe Dokumen. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai. pengaduan pelayanan publik pada saat Peraturan Menteri PANRB ini ditetapkan yang berada di lingkungan Penyelenggara. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara. Kementerian Dalam Negeri. Melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid 19 di. 2019/NO. 2021/No. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun. SKM d. 2. PEMBINAAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Peraturan Perundang-undangan. tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. pengawas eksternal. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Organisasi Penyelenggara. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara. ID : 14 HLM. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik diperkuat lagi dengan ketentuan peraturan. 18, BN. Peraturan Menteri Perhubungan ini. 18 Tahun 2020. 25. 1715, jdih. Undang-Undang No. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan PublikUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Mengingat materi yang terkandung. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 2. 11, Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 11. 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor. Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan pelayanan publik, pengelolaan pelayanan publik, pengaduan dan penangaanan pengaduan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. SK tentang Keterbukaan dan pelayanan informasi publik: Nomor: W22-U19/31/KP. Peraturan Gubernur Bali: Nomor: 13: Judul: Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali T. Peraturan BPOM No. PERMA No. 2017/No. Bahwa Degan Diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Secara Terintegrasi Dan Berkeseimbangan Dalam Upaya. Revisi peraturan ini perlu dilakukan karena dipandang peraturan yang sebelumnya kurang sesuai dengan pekembanganPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Tentang PPID UNNES; Visi Misi PPID UNNES; Struktur Organisasi; Tugas dan Fungsi; Regulasi & Rancangan Regulasi; Maklumat Pelayanan; Alamat dan Kontak; Daftar Informasi Publik; Layanan Informasi. Dokumen ini berisi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik. dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 7. Permenhub No. 2014. 83, LN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam. 01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK. TATA RUANG - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - STANDAR/PEDOMAN Status. go. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang. Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. E. GO. pemerintah menetapkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan beberapa pedoman teknis penerapan RB. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berlaku. go. The existing service system now can not an-swer the existing demands. Tujuan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah: a. BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Undang-Undang ini diharapkan dapat memberi kejelasan dan pengaturan mengenai pelayanan publik, antara lain meliputi: a. PELAYANAN PUBLIK Status. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pasal 5 ayat ( 2 ) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan. Undang -Undang Nomo r 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. bahwa pelayanan publik merupakan hak masyarakat yang. bahwa untukmelaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 3. PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK. 9. U. Tipe Dokumen. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan pengaduan masyarakat, pemerintah telah kemudian menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawapenyelenggara pelayanan publik di lingkungan Badan Narkotika Nasional telah tersertifikasi ISO/IEC17025:2017 pada unsur komponen Standar Pelayanan Laboratorium; - 2 - b. Dalam Peraturan Pemerintah No. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa saat membuka Seminar Nasional Perubahan UU Pelayanan Publik, di Jakarta, Jumat (09/12). Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator sebagaimana tersebut di atas berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Bagaimanakah penerapan prinsip Pela-yanan Publik menurut Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 dan ketentuan lainnya C. KETENTUAN PERALIHAN 10. bahwa diperlukan percepatan peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik melalui inovasi pelayanan publik guna memenuhi harapan masyarakat; c. undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik 3. Penyelenggaraan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah. Pancasila tentang Layanan Informasi Publik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; - 2 - Mengingat : 1. ARTIKEL • Senin, 03/02/2020 • Umi Salamah. Dasar Hukum 1. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 6. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018. T. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2012Nomor215); 4. Pelayanan Publik. UU No. pelayanan publik dan aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang biaya/tarif pelayanannya dibebankan kepada negara, antara. PermenPANRB tentang Pedoman Standar Pelayanan ini merupakan revisi dari PermenPANRB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan. B. 6, BN.